Di Era Mentan Amran, Impor Beras Berhenti

Update Tanggal : 11 June 2017 , Biro Humas dan Informasi Publik

news

Jakarta - Kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) yang berhasil meningkatkan produksi padi sehingga keran impor mulai tahun 2016 sampai dengan saat ini ditutup mendapat pujian dari DPR. Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo melihat banyak terobosan yang dilakukan pemerintahan Jokowi- JK dalam mengangkat sektor pertanian selama dua tahun menjabat. Dengan terobosan-terobosan tersebut, di 2016, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras.

"Terobosan-terobosan itu dilakukan dengan baik oleh Kementan di bawah komando Amran Sulaiman. Terobosan tersebut antara lain bantuan alat mesin pertanian yang membuat petani bergairah kembali," katanya di Jakarta.

Ia menungkapkan dengan bantuan ini, kerja petani dalam menggarap lahan menjadi lebih mudah. Pekerjaan yang biasanya membutuhkan waktu berhari-hari bisa diselesaikan dalam hitungan jam. 

"Bahkan, sekarang ada pergeseran lantaran banyak anak muda yang mau bertani. Ini harus kita sambut," ungkap Firman.

Ia menambahkan, yang tidak kalah penting lagi yakni Kementan juga telah melakukan perbaikan dan rehabilitasi irigasi pertanian, termasuk membangun embung-embung untuk penampungan air. Ini yang jadi hal utama mengangkat pertanian.

"Kami berharap, untuk hasil yang lebih optimal, pemerintah menghentikan penggunaan urea sebagai pupuk subsidi buat petani. Alasannya, pupuk jenis ini menjadi penyebab tanah-tanah pertanian menjadi kurang subur. Subsidi (pupuk urea) kalau perlu dihilangan dan diganti dengan pupuk organik untuk tingkatkan sektor pangan," sarannya. 

Dengan kinerja Kementan itu, dia yakin produksi hasil hasil pertanian bakal terus meningkat. Namun, untuk mewujudkan keinginan Presiden Jokowi soal swasembada padi, jagung, dan kedelai di 2017 tidak boleh hanya diserahkan ke pundak Amran. Swasembada ketiga komoditas itu tergantung kinerja Menko Perekonomian Darmin Nasution meramu timnya di lintas kementerian untuk mendukung sektor pertanian. 

"Keberhasilan Kementan untuk capai target yang ditetapkan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri karena faktor-faktor pendukung lintas sektor. Pertanian itu tidak akan bisa berbicara produksi ketika airnya tidak ada. Sebagus apapun bibit dan distribusi alat pertanian, tidak ada gunanya kalau tidak ada air. Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga harus mendukung rencana Kementan. Demikian juga dengan Kementerian Perdagangan juga harus kendalikan impor. Sebab, impor bikin malas petani juga. Nah, ini tugas Menko Perekonomian untuk mengendalikannya," tandasnya. 

Ketua Ikatan Alumni Muda Pertanian IPB Bogor Abiyadun memberikan pujian sama. Dia menyebut, dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, kinerja sektor pangan mampu mengakhiri hegemoni beras impor. Kebutuhan beras nasional saat ini sampai dengan Mei 2017 nanti mampu dicukupi dari produksi sendiri, sehingga tidak ada impor beras di tahun 2016 ini. 

"Jadi, tak heran FAO (Badan Pangan Dunia PBB) Perwakilan Indonesia pun mengapresiasi peningkatan produksi padi. Indonesia telah mampu mc-nenuhi kebutuhan beras dari produksi sendiri. Apresiasi tersebut disampaikan Mark Smulders saat menghadiri pembukaan Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)." katanya. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut dia, menunjukkan Angka Tetap Produksi padi 2015 mencapai 75,4 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 6,42 persen tahun 2014. Kemudian, data Pra Angka Ramalan II produksi padi 2016 mencapai 79,1 juta ton sehingga terjadi peningkatan produksi padi sebesar 4,96 persen. Produksi padi 2016 ini setara dengan beras 443 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi beras hanya 33,3 juta ton. "Data ini memperlihatkan fakta keberadaan surplus beras," ucapnya. 

Dia pun mendukung kebijakan Jokowi melarang impor pangan masuk tahun ini. Kebijakan tersebut sangat tepat karena secara terbuka memperlihatkan eksistensi pemerintah untuk tidak menghiunati petani. 

"Pemerintah benar-benar me-manusiakan petani dan berkomitmen tinggi memerangi atau menumpas mafia pangan," katanya. 

Menurutnya, program upaya khusus Swasembada pangan Kementerian Pertanian seperti revisi Perpres 172/2014 sudah cukup baik. Perpres tersebut tentang pengadaan  dengan sistem penunjukan langsung, bukan lagi tender untuk benih dan pupuk. Kemudian tentang bantuan alat mesin pertanian, benih unggul dan penanaman jajar legowo. 

"Alhasil, peningkatan indeks pertanaman, luas tanam, luas panen dan produktivitas," sebutnya.

Berita Lainnya

+ ARSIP BERITA

Kasus Rabies di Bali Terus Menurun, Status Bebas di Depan Mata
16/12/2017
news

Jakarta (15/12) - Sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia, Pemerintah terus meningkatkan upaya-upayanya dalam memberikan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat dan….

Mentan Dorong Pemda Kerjasama Dengan Perbankan dan Investor Untuk Mewujudkan Swasembada Protein Hewani
15/12/2017
news

Jakarta (14/12) -  Bertempat di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Menteri Andi Amran Sulaiman memfasilitasi pertemuan antara Bupati/Walikota dengan Perbankan, Kamis tanggal….

Buka Rakortek, Sekjen Kementan Minta Pejabat Kesekretariatan Tingkatkan Supervisi

Mentan Ingatkan CPNS Kementan : Masa Depan Bangsa Ada Ditangan Kalian

Pemerintah Jamin Stok dan Harga Pangan Aman

Jelang Natal dan Tahun Baru 2018, Stok Aman di NTT

Kedelai Nasional Primadona Melalui Branding

Sapi Belgian Blue Lahir Lagi

Kementan Berikan Bantuan Kepada Peternak Korban Bencana Banjir dan Longsor di Pacitan