Rencana Kerja
Diposting tanggal: 13 November 2013

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai rencana kerja tahunan, maka program dan kegiatan yang termuat dalam RKP sudah konkrit dan terukur (measurable) serta dapat dilaksanakan (workable) karena sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga yang selama ini dianggap sebagai “daftar keinginan” yang belum tentu dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode satu tahun. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (pasal 6 ayat 2), Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL).

  • Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian / Lembaga Tahun 2014