RKA-KL DIPA
Diposting tanggal: 13 November 2013

Sesuai amanat pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa dalam rangka penyusunan rancangan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun harus berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Sedangkan dasar penyusunan RKA-KL adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL.

Tahapan paling lanjut dalam rangkaian penyempurnaan anggaran kinerja adalah menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan penekanan pada ketersediaan program kerja yang benar-benar mencerminkan komitmen sektoral sebagai bagian dari proses penganggaran. Untuk itu Departemen Pertanian dituntut untuk mengembangkan indikator kinerja sendiri dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebutuhan biaya sebagai persyaratan untuk mendapatkan anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (RKA-K) merupakan bagian atas penyusunan RAPBN sebagai tindak lanjut dari rencana kerja pemerintah yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana kerja dilakukan secara bottom-up yaitu berjenjang dari tingkat bawah ke jenjang yang lebih tinggi. Anggaran kinerja disusun untuk mencapai prestasi kerja/kinerja tertentu yang telah ditetapkan dan dapat diukur pencapaiannya sesuai dengan tingkat keluaran dan hasil yang diharapkan.

Dengan demikian dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang menerapkan anggaran didasarkan pada prestasi kerja/kinerja terlebih dahulu perlu ditentukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Program yang akan dilaksanakan harus jelas dan fokus untuk mencapai keluaran dan hasil serta jelas keterkaitannya dengan kebijakan
  2. Kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dari program dan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya
  3. Biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu keluaran
  4. Keluaran yang akan dihasilkan
  5. Anggaran untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan menghasilkan suatu keluaran berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai dan biaya per unit keluaran
  6. Penghimpunan anggaran dari masing-masing satuan kerja menjadi RKA unit kerja eselon I dan RKA Kementerian Pertanian.

Anggaran yang disusun memuat: (1) anggaran berdasarkan prestasi/kinerja yang ingin dicapai (2) anggaran terpadu, artinya kegiatan yang dilaksanakan sudah menggabungkan kegiatan yang bersifat operasional maupun investasi, (3) anggaran yang memuat proyeksi jangka menengah, dan (4) anggaran yang mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) butir b. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan berwenang mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) untuk DIPA yang diterbitkan di Pusat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses penerbitan SP-DIPA di daerah, kewenangan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb).

Pasal 11 ayat 5 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengeluaran negara dibagi atas unit organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Lebih jauh dalam Pasal 15 ayat 5 juga menyatakan bahwa anggaran yang disetujui oleh DPR dirinci dalam unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Klasifikasi organisasi yang digunakan dalam anggaran belanja negara adalah klasifikasi untuk masing-masing kementerian negara/lembaga. Dalam masing-masing kementerian negara/lembaga dibagi dalam tingkat eselon I yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan suatu program, unit eselon II dan unit eselon III yang bertanggung jawab terhadap suatu pelaksanaan kegiatan pendukung program.

Klasifikasi anggaran dibagi menurut fungsi yang akan sangat membantu dalam penyusunan struktur program dan kegiatan. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi fungsi dibagi ke dalam 11 (sebelas) fungsi utama dan dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi. Penggunaan fungsi dan sub fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian negara/lembaga. Untuk pembangunan pertanian termasuk ke dalam fungsi: ekonomi (kode 04) dan sub-fungsi: pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan (kode 04.03).

Klasifikasi anggaran dibagi menurut program, kegiatan, subkegiatan,
Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga. Dalam rangka penyusunan anggaran setiap tahunnya, program prioritas dan program penunjang ditetapkan dimasing-masing kementerian/lembaga.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan tersebut. Timbulnya sub kegiatan adalah sebagai konsekuensi adanya perbedaan jenis dan satuan keluaran antar sub kegiatan dalam kegiatan dimaksud. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sub kegiatan yang satu dipisahkan dengan sub kegiatan lainnya adalah berdasarkan perbedaan keluaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 105/PMK.02/2008, tanggal 24 Juli 2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA-KL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA TA. 2009, bahwa klasifikasi anggaran menurut jenis belanja dibagi ke dalam 8 (delapan) kategori yaitu :

  1. Belanja Pegawai yaitu kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja ini antara lain digunakan untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, lembur dan uang makan PNS;
  2. Belanja barang yaitu pengadaan barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja ini antara lain digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas;
  3. Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal. Dalam belanja ini termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya;
  4. Bunga yaitu pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman;
  5. Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada perusahaan negara dan perusahaan swasta;
  6. Bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan. Bantuan ini antara lain untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan;
  7. Hibah yaitu pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus;
  8. Belanja lain-lain yaitu pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja pada butir 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) tersebut diatas.