Bogor -- Suksesnya pembangunan yang diharapkan adalah dapat terealisasinya empowering atau pemberdayaan masyarakat agar dapat membantu dan mengembangkan dirinya sendiri menjadi agen menuju kesejahteraan masyarakat yang mandiri, berikut ditegaskan oleh Sekertaris Jenderal Kementan, Hari Priono, ketika membuka kegiatan Workshop Nasional Komunikasi Publik di IPB Internasional Conventions Center, Bogor, Kamis (31/03).
Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Hal tersebut diharapkan oleh Sekjen dapat terimplementasikan dari Komunikasi Publik yang dilakukan oleh Humas Pemerintah, khususnya Humas Kementan.
"Kegagalan komunikasi publik dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan selama ini karena kiblat pemerintah yang hanya sebagai pengatur atau fasilitator dengan kecenderungan menjadi aktifis sendiri", jelas Sekjen.
Untuk itu Komunikasi Publik menurut Sekjen, tidak hanya diperuntukan bagi pejabat yang menangani kehumasan saja, tetapi secara substansi sangat penting bagi semua Pejabat Publik dalam mengemban tugasnya sebagai abdi negara.
"Indikator keberhasilan komunikasi publik adalah keberhasilan memotivasi publik kepada pembangunan dengan bentuk rakyat yang digerakan memperbaiki kesejahteraan" imbuh Sekjen.
Penyelenggara Kehumasan sangat penting untuk memahami mengenai esensi Komunikasi Publik menghindari luputnya masalah komunikasi publik terhadap pemahaman masyarakat.
Workshop yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik kali ini adalah format percobaan, mentransfer paradigma baru mengenai komunikasi publik di Kementan.
Lebih lanjut Sekjen menjelaskan, Pranata Humas tidak harus dari Sarjana Komunikasi Publik, namun pejabat kehumasan harus belajar mengenai Komunikasi Publik, dan memahami operasional kebijakan pemerintah.
Acara yang dihadiri oleh 150 pejabat Kehumasan & Pranata Humas lingkup Kementan dengan mengusung tema 'Paradigma Baru Komunikasi Publik Kementerian Pertanian' ini membuka kacamata pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Masyarakat merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat, dan pemerintah dengan Komunikasi Publiknya sebagai mediator menuju kesejahteraan.
Hadir pada kesempatan tersebut, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan RI, Chrisma Albandjar, yang menyampaikan paparan mengenai 'Paradigma Baru Humas Kementerian/Lembaga', Guru Besar Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Ibnu Hamad yang memaparkan materi 'Strategi Penderasan Komunikasi Publik', dan Staf Ahli Menkominfo Bid Komunikasi & Media Massa, Henri Subiakto, yang menyajikan pemaparan 'Peran Humas Pemerintah di Era Cyber PR'.
