SEKJEN MINTA TINGKATKAN PERFORMA, PPID DITARGET CAPAI RANGKING II


Batu, (29/06/2018) – “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tantangan besar tahun 2018 ini untuk meraih posisi ke-2 Keterbukaan Informasi Badan Publik”. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro selaku atasan PPID Utama dalam sambutannya saat pembukaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Wilayah Tengah, di Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro) Batu, Jawa Timur, Jumat 29 Juni 2018.

 

“Tolong pelajari bagaimana kementerian kita menjadi sosok yang ideal sebagai lembaga yang terbaik dalam mengelola informasi dan dokumentasi. Hal ini harus disosialisasikan dan didiskusikan supaya tahun 2018 ini peringkat kita naik menjadi peringkat dua,” ucap Syukur.

 

Syukur pun mengimbau para PPID Pelaksana UPT yang hadir untuk dapat mendiskusikan masalahnya dengan PPID Utama secara dua arah, sehingga dapat terus melakukan peningkatan kemampuan di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi. Selain itu, pentingnya peningkatan anggaran juga menjadi fokus permasalahan untuk mengoptimalkan kinerja PPID.

 

“Tahun 2018 kita alokasikan anggaran PPID yang bunyinya tidak bisa diganti-ganti oleh Kepala UPT,” tegas Sekjen.

Lebih lanjut Syukur berujar bahwa di era keterbukaan informasi publik seperti sekarang ini, bekerja saja tidak cukup, kita harus dapat mengkomunikasikan kepada publik apa yang sudah dikerjakan dan dihasilkan serta manfaatnya bagi masyarakat. Karena itu, peran PPID sangat strategis sebagai gerbang informasi terhadap masyarakat.

 

“Wajib hukumnya kita menyampaikan informasi kepada publik. Dengan adanya peran PPID tidak ada alasan lagi masyarakat tidak mendapatkan informasi. Kita sebagai pintu gerbang atau corong terhadap masyarakat,” ujarnya.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Wilayah Tengah ini yang diselenggarakan pada tanggal 28-30 Juni 2018, merupakan Bimbingan Teknis pertama yang dilakukan di tahun 2018. Selanjutnya kegiatan serupa akan diadakan di wilayah barat dan timur. Hal ini dilakukan supaya dapat berdiskusi lebih fokus dalam mengatasi masalah yang ada di tiap wilayah.

 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut sebagai narasumber praktisi Keterbukaan Informasi Publik Joko Tetuko dan Pemerhati Keterbukaan Informasi Publik sekaligus Dosen Universitas Airlangga Rendy Pahrun, yang berbicara dan berbagi ilmu mengenai pengelolaan informasi publik. Selain itu, Bimtek ini juga menjadi ajang tukar pikiran dan berdiskusi masalah yang ada antara PPID Pelaksana UK/UPT dengan PPID Utama. PPID Utama juga melakukan pengelolaan dokumen informasi publik di portal PPID Kementerian Pertanian serta input dokumen ke dalam aplikasi sistem database dan dokumentasi (SIDADO).

 

Selain mendiskusikan mengenai keterbukaan informasi publik, media sosial juga menjadi bahasan yang tidak dapat terlepas dalam Bimtek ini. Sebagian besar peserta yang hadir juga menjadi pengelola media sosial di Kementerian Pertanian. Hal ini ditekankan oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri yang menegaskan pentingnya manajemen krisis isu.

 

“Perlu kita pikirkan bersama blue print kehumasan, harus segera kita buat karena struktur kehumasan kita tidak seragam, sehingga sewaktu kita memberikan informasi ada yang sampai dan ada yang tidak, ada yang mengerjakan ada yang tidak,” ujarnya.

 

Boga juga menyampaikan bahwa penanganan terhadap aktifitas kehumasan antara pusat dengan UK/UPT yang berbeda-beda, karena itu dibutuhkan SOP penanganan krisis isu dan SOP kegiatan kehumasan (medsos misalnya).

 

Bimtek ini juga turut mengajak 75 peserta undangan yang berasal dari UK/UPT Wilayah Tengah untuk melihat dan mengenal jenis-jenis jeruk yang ada dengan mengikuti kunjungan lapangan di kebun jeruk Balitjestro.




Berita Lainnya