Wamentan Sudaryono: Riset Akademik Tegaskan Holdingisasi BUMN Kebijakan Tepat untuk Perkuat Pangan Nasional

 Bogor — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan langkah yang tepat dan terbukti secara akademik mampu meningkatkan kinerja perusahaan negara, termasuk BUMN strategis di sektor pangan. Hal tersebut disampaikannya usai menjalani sidang promosi doktor di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Senin (15/12/2025).

Dalam sidang promosi tersebut, Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar mempertahankan disertasi berjudul “Evaluasi dan Strategi Optimisasi Kinerja BUMN Pasca Kebijakan Holdingisasi di Indonesia”. Ia menekankan bahwa disertasi tersebut tidak didasarkan pada opini pribadi, melainkan pada hasil riset dan kajian ilmiah yang mengukur dampak kebijakan holdingisasi terhadap kinerja BUMN.

“Ini bukan bicara opini, tetapi hasil riset. Dari sudut pandang kinerja BUMN, holdingisasi adalah kebijakan yang tepat. Tentu ada catatan yang harus diperhatikan, tetapi sebagai sebuah kebijakan, ini keputusan yang benar,” kata Wamentan Sudaryono.

Menurutnya, kebijakan holdingisasi yang telah dijalankan pemerintah, termasuk superholding dan pembentukan Danantara Indonesia, sejalan dengan temuan akademik dan memperkuat arah pengelolaan BUMN ke depan. Ia menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan dan memperkuat kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat dan berbasis bukti ilmiah.

“Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan holdingisasi pemerintah, termasuk Danantara Indonesia yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto, adalah kebijakan yang tepat. Ini sesuai dengan hasil riset, bukan pendapat pribadi saya,” tegasnya.

Meski demikian, Wamentan Sudaryono menekankan adanya dua catatan penting yang perlu dicermati pasca holdingisasi. Pertama, pengelolaan keuangan perusahaan harus dilakukan secara disiplin, terutama terkait likuiditas dan pengelolaan utang. Kedua, percepatan penyelarasan tata kelola antarperusahaan dalam satu holding menjadi kunci agar efisiensi dapat segera dirasakan.

“Likuiditas atau current ratio serta pengelolaan utang atau debt to equity ratio harus benar-benar dicermati. Yang kedua, penyelarasan setelah perusahaan-perusahaan bergabung harus dipercepat,” jelasnya.

Ia mencontohkan implementasi kebijakan holdingisasi di sektor pangan yang dinilai telah menunjukkan hasil positif. Saat ini, pemerintah telah membentuk holding BUMN pangan seperti ID FOOD, PTPN Group, dan Pupuk Indonesia Group. Tantangan ke depan, menurutnya, adalah memastikan penyelarasan berjalan cepat agar kinerja perusahaan segera meningkat.

Salah satu contoh nyata keberhasilan tersebut terlihat di PT Pupuk Indonesia. Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa perbaikan kebijakan subsidi pupuk, khususnya melalui revisi Perpres yang mengalihkan subsidi dari produk akhir ke bahan baku, berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

“Dari efisiensi dan efektivitas bisnis Pupuk Indonesia, tercipta efisiensi sebesar Rp4,1 triliun. Sekitar Rp3,6 triliun dikembalikan ke rakyat dalam bentuk diskon pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, tanpa tambahan anggaran APBN,” ujarnya.

Menurut Wamentan Sudaryono, kondisi tersebut menunjukkan bahwa BUMN yang sehat secara bisnis justru akan memiliki ruang lebih besar untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa penguatan BUMN pangan bukan sekadar soal menjalankan penugasan pelayanan publik, tetapi juga memastikan perusahaan mampu tumbuh dan berkelanjutan.

“BUMN itu perusahaan bisnis. Kalau sehat, efisien, dan efektif, maka dia bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat. Contohnya Pupuk Indonesia, dari hasil keringat kerjanya sendiri, subsidi pupuk bisa didiskon dan manfaatnya langsung dirasakan petani,” ungkapnya.

Lebih jauh, Wamentan Sudaryono menekankan pentingnya kebijakan publik yang berbasis riset dan bukti ilmiah. Menurutnya, riset berfungsi untuk mendekatkan pengambilan kebijakan pada kebenaran ilmiah, bukan sekadar pendapat subjektif.

“Pendapat pribadi itu banyak. Tapi pendapat yang didukung literasi, teori, dan landasan keilmuan tidak mudah. Di situlah fungsi riset, agar kebijakan yang diambil lebih mendekati kebenaran,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa salah satu cara agar gagasan berbasis riset dapat diimplementasikan adalah melalui peran langsung di pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya benar secara akademik, tetapi juga dapat dilaksanakan secara nyata.

Menutup pernyataannya, Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa sinergi antara riset, kebijakan, dan kepemimpinan menjadi kunci dalam pengelolaan BUMN ke depan. Melalui penguatan tata kelola dan pendekatan bisnis yang sehat, BUMN, khususnya di sektor pangan, diharapkan semakin mampu mendukung ketahanan pangan, swasembada, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.