Kementan Gerak Cepat Atasi Krisis Air di Banjar, Pompanisasi Selamatkan Sawah Petani

Jakarta � Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat merespons kekhawatiran Serikat Petani Indonesia (SPI) dan berbagai organisasi petani terkait potensi penurunan hasil panen padi akibat krisis air pada Musim Tanam (MT) III (Juli�Oktober), termasuk di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemerintah memastikan berbagai langkah mitigasi telah dijalankan melalui percepatan pompanisasi, penguatan sistem irigasi, hingga sistem peringatan dini guna menjaga produksi pangan nasional di tengah ancaman kekeringan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan petani menghadapi dampak kekeringan sendiri. Berbagai program telah disiapkan untuk memastikan ketersediaan air tetap terjaga sehingga petani dapat terus menanam dan produksi pangan nasional tetap aman.

"Kita tidak boleh membiarkan petani kehilangan musim tanam karena kekurangan air. Karena itu pemerintah memperkuat pompanisasi, rehabilitasi irigasi, pembangunan embung, sumur bor, irigasi perpipaan, hingga sistem peringatan dini agar air tetap tersedia di lahan pertanian. Kalau air tersedia, petani tetap bisa menanam, produksi terjaga, dan kesejahteraan petani terlindungi," tegas Mentan Amran.

Sebagai bentuk respons cepat di lapangan, program pompanisasi telah berhasil menyelamatkan sekitar 10 hektare sawah milik Kelompok Tani Bangun Tani di Desa Sei Rangas Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Air berhasil dialirkan dari sumber air permukaan yang berjarak sekitar 400 meter menuju lahan sawah yang sebelumnya terancam mengalami kekeringan.

Selain mendistribusikan bantuan pompa air, Kementan juga berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi agar distribusi air ke lahan pertanian berjalan lebih optimal.

Menghadapi prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi dampak El Ni�o yang dapat berlangsung hingga 2027, Kementan telah menyiapkan langkah mitigasi secara nasional melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Langkah tersebut diawali dengan penerapan Early Warning System (EWS) melalui surat kewaspadaan yang telah disampaikan kepada seluruh gubernur, kepala dinas pertanian, dan penanggung jawab swasembada pangan di seluruh Indonesia. Sistem ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi satelit, radar, serta pengembangan Drought Early Warning System (DEWS) untuk mendeteksi potensi kekeringan sejak dini.

Kementan juga melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan bersama Kementerian PU dan pemerintah daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah mengoptimalkan berbagai sumber air alternatif melalui pemanfaatan sungai, mata air, bendungan, embung, sumur dangkal, sumur bor, hingga sistem perpipaan sebagai sumber irigasi selama musim kemarau.

Untuk mempercepat respons di lapangan, bantuan pompa air juga dimobilisasi lebih dekat ke wilayah yang dipetakan sebagai zona rawan kekeringan sehingga dapat segera dioperasikan ketika debit air mulai menurun.

Kolaborasi lintas sektor juga terus diperkuat bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, serta organisasi petani agar setiap potensi gangguan produksi dapat segera ditangani.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap petani, pemerintah juga menyiapkan bantuan benih gratis bagi lahan yang mengalami puso serta mengawal pencairan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) agar petani dapat segera kembali menanam.

Kementan menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi di Kabupaten Banjar maupun daerah-daerah sentra produksi lainnya yang berpotensi terdampak kekeringan. Melalui percepatan pompanisasi, penguatan jaringan irigasi, sistem peringatan dini, serta kolaborasi erat dengan pemerintah daerah dan organisasi petani, Kementan optimistis produksi padi pada Musim Tanam III tetap terjaga sehingga target swasembada pangan nasional dapat dipertahankan.