KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

ID EN

Daftar Berita

Dua Bulan Menjabat sebagai Kepala Bapanas, Mentan Amran Dorong Penurunan Harga Beras Nasional
Jakarta- Sejak dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus bertugas sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman langsung mengusung visi besar menurunkan harga beras dan menstabilkan pasar secara nasional. Kini, visi tersebut mulai menunjukkan hasil nyata. Dalam dua bulan pertama masa tugasnya, berbagai langkah strategis yang diinisiasikan Mentan/Kepala Bapanas Amran mulai memberikan dampak gradual terhadap penurunan harga beras di banyak daerah.
Walikota Sabang dan Batam Menghadap Mentan Jam 6 Pagi, Dapat Solusi Permanen
Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi permanen bagi penguatan sektor pertanian di dua wilayah strategis Indonesia, yakni Sabang dan Batam. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Walikota Sabang dan Walikota Batam yang berlangsung pukul 06.00 WIB di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Wamentan Sudaryono Dorong IPB Jadi Pusat Inovasi Pembangunan Pertanian Nasional
Bogor — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan pentingnya posisi Institut Pertanian Bogor (IPB) University sebagai institusi paling strategis dalam mengarahkan masa depan pertanian Indonesia. Penegasan itu disampaikan dalam Food Agriculture Summit ke-5 yang digelar Himpunan Alumni IPB di Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025). Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, menyebut IPB sejak awal berdiri dirancang sebagai pusat pemikiran dan inovasi pembangunan sektor pertanian nasional.
Mentan Amran : Beras Ilegal Ditindak, Sebelum Bersandar Di Batam
Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menunjukkan tindakan tegas terhadap masuknya beras ilegal. Setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, kini Mentan Amran menyegel 40,4 ton beras ilegal di Batam. Kapal yang membawa beras itu bahkan belum sempat bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang ketika aparat sudah bergerak mengamankan seluruh muatan tersebut pada Senin malam (24/11/2025). Barang ilegal yang diamankan tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lain berupa 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mie impor, serta 30 dus produk frozen food.
Bea Cukai Pastikan Segel Beras Ilegal yang Masuk ke Kawasan Perdagangan Sabang
JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menegaskan pihaknya telah mengambil tindakan tegas terhadap masuknya beras impor ilegal yang mencapai 250 ton melalui kawasan perdagangan Sabang, sebagaimana sebelumnya diumumkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Djaka menyampaikan bahwa seluruh barang yang masuk ke wilayah tersebut langsung disegel untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
Mentan Amran: Aceh Surplus Beras 871.000 ton, Tidak Perlu Impor
JAKARTA — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Provinsi Aceh berada dalam kondisi surplus beras yang sangat besar, sehingga tidak ada alasan bagi siapa pun untuk melakukan impor, apalagi secara ilegal. Pernyataan ini disampaikan setelah penyegelan 250 ton beras ilegal di Sabang pada Minggu (23/11/2025).
Sebelum Segel 250 Ton Beras Ilegal, Mentan Amran Sudah Koordinasi dengan Gubernur Aceh
JAKARTA — Pemerintah bergerak cepat menindak laporan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa sebelum proses penyegelan dilakukan aparat, ia telah melakukan koordinasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk memastikan langkah-langkah penindakan berjalan solid dan terkoordinasi. Mentan Amran menjelaskan bahwa laporan awal menunjukkan adanya masuknya beras impor secara ilegal tanpa izin pemerintah. Tindakan ini jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah menyatakan bahwa Indonesia tidak membutuhkan impor beras karena stok nasional berada pada posisi terbaik dalam sejarah.
Tempo Mangkir, Tidak Hadiri Mediasi Dewan Pers Bersama Kementan
Jakarta — Dewan Pers mengadakan pertemuan resmi sebagai tindak lanjut dinamika pemberitaan dan polemik terkait pelaksanaan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers atas pemberitaan Tempo. Tapi disayangkan, Tempo mangkir tidak menghadiri pertemuan yang digelar pada Senin, 24 November 2025 di kantor Dewan Pers, Jakarta tersebut.

Aksesibilitas

Kontras
Saturasi
Pembaca Layar
D
Ramah Disleksia
Perbesar Teks
Jarak Huruf
Jarak Baris
Perataan Teks
Jeda Animasi
Kursor
Reset