Daftar Berita
Sekjen HKTI: Kebijakan Presiden Prabowo Turunkan Harga Pupuk Berdampak Langsung ke Petani
Jakarta – Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Abdul Kadir Karding, mengapresiasi langkah efisiensi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun pemerintahannya. Menurutnya, kebijakan efisiensi tersebut, termasuk penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen, telah berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
Kegembiraan Petani dari Harga Pupuk Turun 20%, Biaya Ringan, Harapan Panen Meningkat
Jakarta, – Para petani di berbagai daerah menyambut penuh sukacita turunnya harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang resmi berlaku mulai 22 Oktober 2025. Bagi mereka, ini bukan sekadar penurunan angka, tapi harapan baru untuk mengurangi beban produksi dan meningkatkan kesejahteraan.
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, HKTI Apresiasi Penurunan Harga Pupuk Bersubsidi hingga 20 Persen
Jakarta- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Kebijakan ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah program pupuk bersubsidi di Indonesia.
Harga Pupuk Baru Disambut Optimis Petani Hadapi Musim Tanam Baru
Cianjur – Menjelang musim tanam Oktober–Maret, semangat baru menyelimuti kalangan petani di berbagai daerah. Kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen disambut antusias dan optimistis oleh para petani, yang kini merasa lebih ringan dalam menyiapkan lahan dan kebutuhan produksi. Penurunan harga ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mendukung kedaulatan pangan dan meningkatkan hasil pertanian nasional.
Pelaksanaan Uji Kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian
Dalam rangka penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, akan dilaksanakan uji kompetensi calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga
Guru Besar Ekonomi Pertanian Sebut Indonesia 'Beyond' Swasembada Pangan
Jakarta – Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Prof. Bustanul Arifin, menilai capaian Indonesia yang tidak lagi mengimpor beras pada tahun 2025 merupakan tonggak bersejarah sekaligus bukti keberhasilan pemerintah dalam menata kebijakan pangan nasional secara menyeluruh. Menurutnya, capaian ini bukan sekadar swasembada, melainkan sudah 'beyond' swasembada pangan.
Revolusi Pupuk Nasional: Pemerintah Revitalisasi Industri dan Bersihkan Rantai Mafia
Jakarta - Sektor pertanian Indonesia resmi memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, harga pupuk nasional turun 20 persen tanpa tambahan anggaran negara yang sebuah langkah bersejarah yang menandai dimulainya “Revolusi Pupuk Nasional”, gerakan besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk merevolusi industri pupuk dari hulu ke hilir agar lebih efisien, bersih, dan bebas mafia.