Kementan Dorong Peningkatan Layanan Perlindungan Varietas Tanaman
Sabtu, 17 Februari 2024 07:21:27 pvtpp
JAKARTA - Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementan menurunkan biaya pemeriksaan substantif permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan biaya tahunan Hak PVT. Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang murah dan mudah bagi seluruh pemangku kepentingan.
Hak PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh Negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Untuk mendapatkan Hak PVT harus memenuhi persyaratan baru, unik, seragam dan stabil melalui pemeriksaan administratif dan substantif. Sejak operasional PVT, jumlah hak PVT yang dikeluarkan oleh Kementan sebanyak 709 yang 55,9% dimiliki oleh swasta/industri benih dalam negeri, Lembaga penelitian/pemerintah 25,7%, swasta luar negeri 8,7%, perseorangan 5,8%, dan perguruan tinggi 3.9%. Dari tersebut menunjukkan hak PVT didominasi oleh swasta sedangkan Lembaga penelitian, perseorangan dan perguruan tinggi masih tergolong rendah.
Rendahnya permohonan dari kelompok litbang, perseorangan dan perguruan tinggi dikarenakan tingginya biaya pemeriksaan substantif dan biaya tahunan.
"Kami memahami kegundahan para pemohon hak PVT terhadap biaya PVT yang dirasakan masih memberatkan sehingga kami melakukan terobosan relaksasi biaya PVT, ujar Kepala Pusat PVTPP, Leli Nuryati dalam acara PVTPP On Talk Series 14, Jumat, 16 Februari 2024.
Leli menambahkan penurunan biaya PVT dengan meng-gol-kan tarif Rp.0 untuk iuran tahunan melalui PP Tarif No. 28 Tahun 2023 dan Permentan No. 36 Tahun 2023 untuk kalangan WNI perseorangan, perguruan tinggi dalam negeri, dan litbang pemerintah. Selain itu, kami juga menerapkan biaya Rp. 0 untuk biaya perjalanan dinas dari komponen pemeriksaan substantif untuk metode pemeriksaan growing test atau official test di Kebun Pemeriksaan Substantif (KPS) Pusat PVTPP .
"Selama ini biaya perjalanan dinas merupakan komponen terbesar sebanyak 70% dari pemeriksan substantif , yang menjadi alasan utama bagi para pemulia tanaman tidak mengajukan hak PVT. Dengan penerapan kebijakan ini akan menurunkan biaya pemeriksaan substantif secara signifikan untuk semua kelompok pemohon hak PVT terhitung mulai berlaku sejak Februari 2024.
“Terobosan pengurangan biaya tersebut, dapat kami lakukan dengan menempatkan seluruh Pemeriksa PVT di 3 KPS PVT milik PVTPP," katanya.