Daftar Berita

Guru Besar IPB: Beras Fortifikasi Adalah Hak Masyarakat

Bogor, -- Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof. Edi Santosa, mendukung penuh langkah pemerintah dalam menelusuri dugaan praktik penyimpangan pada peredaran beras fortifikasi. Menurutnya, beras fortisifikasi adalah hak masyarakat yang tidak boleh dipermainkan sebagai sebuah kejahatan. Menurutnya, tindakan mengoplos dan mengurangi manfaat gizi serta menjualnya dengan harga yang tinggi tidak bisa ditoleransi. Para penjahat yang merugikan ekonomi masyarakat seperti itu perlu ditindak tegas.

Kesejahteraan Petani Terus Menguat, NTP Juli 2026 Sentuh Level Tertinggi 127,84

Jakarta � Kesejahteraan petani Indonesia terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2026 mencapai 127,84, naik 0,15 persen dibandingkan Juni 2026. Peningkatan tersebut mencerminkan daya beli petani yang tetap terjaga karena penurunan biaya yang dikeluarkan petani lebih besar dibandingkan penurunan harga hasil pertanian.

Didukung 26 Organisasi Kepemudaan, Mentan Amran Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Mafia Beras Fortifikasi

Jakarta � Upaya pemerintah membongkar dugaan praktik mafia beras fortifikasi mendapat dukungan kuat dari 26 organisasi kepemudaan nasional. Dalam pertemuan di kediamannya di Kalibata, Jakarta, Minggu (2/8), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama para pimpinan organisasi kepemudaan sepakat mengawal penuntasan praktik yang dinilai merugikan petani sekaligus merampas hak masyarakat.

Minggu Pagi, Mentan Amran Ajak Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Kawal Pengusutan Mafia Beras Fortifikasi

Jakarta � Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak generasi muda menjadi bagian dari gerakan nasional melawan mafia pangan. Ajakan itu disampaikan saat menerima ratusan orang perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa dari berbagai daerah di kediamannya, Minggu (2/8). Dalam dialog tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa dugaan penyimpangan beras fortifikasi bukan sekadar persoalan harga, melainkan menyangkut hak masyarakat memperoleh pangan bergizi dengan harga yang terjangkau. Karena itu, pemerintah berkomitmen mengusut tuntas setiap pihak yang diduga menyalahgunakan program tersebut.

Mentan Amran dan Organisasi Kepemudaan Sepakat "Gebuk" Pelaku Beras Fortifikasi

Jakarta, -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak ratusan perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa dari berbagai daerah untuk bersama-sama mengawal pemberantasan dugaan mafia beras fortifikasi. Dalam dialog yang berlangsung di kediamannya di Jakarta, Minggu, (2/8) para peserta menyatakan komitmen mendukung langkah pemerintah menindak tegas pelaku yang diduga memanfaatkan program fortifikasi demi meraup keuntungan dengan mengorbankan hak masyarakat.

Antisipasi Dampak Kemarau, Kementan Amankan Produksi Padi di Karawang Lewat Bantuan Irigasi

Karawang � Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga produksi padi nasional melalui penguatan infrastruktur air di sentra-sentra pangan. Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kementan menyalurkan 31 unit bantuan Irigasi Perpompaan (IRPOM) dan satu unit Irigasi Perpipaan (IRPIP) sebagai langkah mengantisipasi dampak musim kemarau sekaligus memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian tetap terjaga.

Kementan, Bapanas dan Satgas Pangan Bergerak Telusuri Dugaan Mafia Beras Fortifikasi

JAKARTA - Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum memperluas pengawasan terhadap dugaan penyimpangan dalam peredaran beras fortifikasi di berbagai daerah. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberantas praktik curang yang diduga dilakukan pelaku usaha dengan memanfaatkan label beras fortifikasi untuk meraup keuntungan tidak wajar. Sebelumnya, Mentan Amran memperkirakan potensi kerugian yang ditanggung konsumen akibat praktik tersebut mencapai sekitar Rp71 triliun, sementara potensi kerugian negara dari sisi subsidi pangan diperkirakan mencapai Rp56 triliun.

Kementan Gerak Cepat Perkuat Mitigasi Kemarau demi Jaga Produktivitas Kelapa Sawit

Jakarta � Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau guna menjaga produktivitas kelapa sawit, menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta melindungi pendapatan pekebun di tengah tantangan perubahan iklim. Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto menegaskan bahwa mitigasi kemarau harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan perkebunan sehari-hari. Menurutnya, penerapan praktik budidaya yang adaptif menjadi kunci menjaga produktivitas sawit di tengah cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.