Ekspor Perdana, Karantina Jamin 30 Ton Bawang Merah Tujuan RDTL


Motamasin (12/10) -  Indonesia kembali melaunching ekspor produk pertaniannya, yaitu bawang merah sebanyak 30 ton dari rencana 200 ton ke Republic Democrate of Timor Leste (RDTL) dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, NTT.

Badan Karantina Pertanian sebagai otoritas yang menjamin kesehatan produk pertanian yang dilalulintaskan juga turut mendukung upaya tersebut. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, drh. Nur Hartanto, MM yang juga hadir dalam kesempatan itu menyatakan bahwa karantina mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi di perbatasan melalui sertifikasi produk pertanian ke petani dan menjalin komunikasi dengan karantina negara tujuan agar persyaratannya dapat dipenuhi. Ia menyatakan bahwa, potensi lahan di Malaka yaitu sekitar 3.000 sd 4.000 ha harus bisa dioptimalkan. Tidak hanya berproduksi untuk saat ini tapi juga harus menjaga keberlajutan dan peningkatan produksi serta menjaga kualitasnya hingga ke konsumen. 

Bawang merah yang diekspor dalam acara launching tersebut berasal dari Kabupaten Malaka (10 ton) dan Atambua (20 ton). Guna jaminan kualitasnya, sebelum dikirim, petugas karantina telah melakukan pemeriksaan baik secara fisik untuk memastikan produk tersebut bebas hama dan penyakit. Nur Hartanto dan jajarannya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk terus melakukan sosialisasi terutama penanganan setelah panen berupa pengemasan dan penanganan yang benar, seperti harus bebas dari unsur tanah.

Meski low risk atau masuk dalam kategori resiko rendah penyebaran hama penyakit, tapi petugas karantina tetap melakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Menurut Nur Hartanto, ini adalah harga diri bangsa yang harus kita junjung. Jangan sampai, hubungan persahabatan dua negara ini terganggu karena adanya investasi hama dan penyakit pada produk pertanian yang diekspor.

Acara launching berlangsung meriah, diisi dengan tari budaya adat setempat dan dihadiri oleh kementerian pertanian dari dua negara, jajaran pemerintah NTT, Kabupaten Malaka dan Atambua juga masyarakat setempat.




Berita Lainnya