Gagalkan Impor Bawang Bombai Ilegal Berpenyakit Di Surabaya, Mentan Amran : Demi Lindungi Petani dan Masyarakat

 Surabaya -  Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi langkah cepat Kapolda Jawa Timur dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dalam mengungkap serta menggagalkan peredaran bawang bombai ilegal yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Praktik impor ilegal ini tidak bisa ditoleransi dan harus ditindak tegas sebagai upaya melindungi petani dan masyarakat dari risiko kerusakan tanaman serta ancaman ketahanan pangan nasional.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan Dirkrimsus Jawa Timur yang bergerak cepat. Ini impor bawang bombai ilegal, setelah diperiksa ditemukan penyakit yang berpotensi merusak tanaman kita di Indonesia. Ini sangat membahayakan pangan kita, tidak boleh ada kompromi, ini harus ditindak,” kata Mentan Amran usai meninjau pemusnahan bawang putih ilegal di Surabaya, Selasa(23/12/25).

Mentan Amran menjelaskan, bawang bombai ilegal tersebut diketahui berasal dari Belanda dan masuk ke Indonesia melalui jalur Malaysia sebelum akhirnya diselundupkan ke dalam negeri. Informasi awal mengindikasikan adanya rencana pengiriman bawang bombai dari Kalimantan menuju Jawa Timur melalui jalur laut. Komoditas tersebut dikirim dari Pelabuhan Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Secara keseluruhan, jumlah bawang bombai ilegal yang teridentifikasi mencapai 18 kontainer, terdiri atas 14 kontainer yang telah terdeteksi sebelumnya serta tambahan 4 kontainer dalam pengungkapan terbaru dengan total muatan sekitar 72 ton.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, uji laboratorium karantina menunjukkan bahwa bawang bombai ilegal tersebut positif mengandung empat jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), yakni Aphelenchoides fragariae, Rhabditis sp., Alternaria alternata, dan Drechslera tertramera, sehingga berisiko serius terhadap kesehatan tanaman dan ketahanan pangan nasional.

“Bayangkan kalau penyakit ini menyebar ke tanaman lain. Ini ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. Kita pernah mengalami wabah penyakit ternak yang menyebabkan kerugian triliunan rupiah dan penurunan populasi ternak. Karena itu, bawang ilegal ini harus segera dimusnahkan,”ujar Mentan Amran. 

Selain menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan, bawang bombai ilegal juga berdampak langsung pada penurunan kesejahteraan petani Indonesia. Baru-baru ini terungkap peredaran bawang bombai mini ilegal yang membuat harga bawang merah lokal merosot. Sejumlah petani di wilayah Pantura, khususnya Brebes dan sekitarnya, mengeluhkan tekanan pasar akibat melimpahnya bawang bombai mini di pasaran.

“Sebelumnya harga bawang merah di tingkat petani Rp32 ribu per kilogram, sekarang turun menjadi Rp26 ribu per kilogram. Bombai mini ini bentuknya sangat mirip bawang merah lokal dan dijual jauh lebih murah,” ujar Muhamad Soleh (51), petani sekaligus pedagang bawang di Brebes. 

Ia menegaskan, praktik ilegal ini merugikan petani dan memaksa mereka menurunkan harga jual demi tetap bersaing di pasar. "Kami minta negara membuat regulasi dan bersikap tegas. Kalau memang impor tidak sesuai aturan, tindak saja. Ini jelas pidana bukan delik aduan, ini pidana murni. Sebagai petani bawang merah, kami minta benar benar ada penegakan hukum atas beredarnya bawang ilegal," tuturnya.

Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), Dian Alex Chandra, menambahkan bahwa selisih harga antara bawang merah lokal dengan bombai mini bisa mencapai Rp10 ribu per kilogram, sehingga konsumen lebih memilih produk impor ilegal. 

Menurutnya, keberadaan bombai mini jelas melanggar Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105 Tahun 2017, yang mensyaratkan diameter bawang bombai impor minimal 5 cm agar tidak menyerupai bawang merah lokal.

“Impor bombai dengan ukuran mini jelas ilegal dan merusak pasar. Ini harus ditindak tegas agar perlindungan petani dan stabilitas harga bawang nasional tetap terjaga,” tutup Alex.