Kementan Tegaskan Cetak Sawah Harus Sesuai Perencanaan dan Bebas Pungli
Senin, 15 Juni 2026 15:09:19 M. Digi
MAKASSAR – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan pelaksanaan program cetak sawah harus berjalan sesuai dokumen perencanaan dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Kegiatan Cetak Sawah Wilayah Sulawesi dengan agenda Pengawalan dan Pengendalian Pelaksanaan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Makassar, Sabtu (13/6/2026).
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, meminta seluruh penyedia jasa dan pelaksana kegiatan memastikan kesesuaian antara dokumen Survei Investigasi Desain (SID) dengan kondisi aktual di lapangan melalui pengecekan awal atau MC0. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan.
"Kita ingin memastikan apa yang sudah kita siapkan betul-betul bisa kita kerjakan di lapangan. Karena kita mengerjakan cetak sawah ini, acuannya, pegangannya adalah SID plus kontraknya," ujar Hermanto.
Menurutnya, seluruh pekerjaan harus mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dengan demikian, program cetak sawah dapat terlaksana secara optimal dan mampu mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
Hermanto juga menjelaskan bahwa pelibatan aparat penegak hukum dalam program cetak sawah bertujuan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan kepada seluruh pihak yang terlibat. Kehadiran aparat diharapkan mampu memperkuat pengawalan program sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
"Saya mengajak Bapak-Ibu semua kita bersinergi. Jadi ini bukan artinya menakut-nakutkan menghadirkan Bareskrim dan Kejati, tidak. Kita ingin menjaga ini semua agar cetak sawah betul-betul terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan bisa fungsional," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementan, Letjen TNI (Purn.) Irham Waroihan, menegaskan bahwa Kementan tidak memberikan toleransi terhadap praktik pungli dalam pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut. Ia meminta para penyedia dan pelaksana di lapangan tidak ragu melaporkan apabila menemukan oknum yang meminta imbalan atau memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi.
"Kita sangat anti kalau ada pungutan sepeser pun. Kalau ada yang minta dari Kementerian, tolong disampaikan. Pecat langsung. Menteri tidak main-main. Jadi, bekerja dengan tenang dan fokus," tegas Irham.
Sikap tersebut sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang berulang kali menegaskan komitmen Kementan dalam menjaga integritas pelaksanaan program pertanian. Menurut Amran, tidak ada ruang bagi praktik pungli maupun percaloan dalam seluruh program Kementan.
"Tidak ada toleransi. Kalau ada yang menyalahgunakan wewenang atau melakukan pungutan liar, pasti kami tindak tegas. Jangan percaya kepada siapa pun yang mengaku bisa menjadi jembatan atau calo proyek di Kementerian Pertanian," tegas Mentan Amran.
Irham menambahkan, program cetak sawah merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung target swasembada pangan. Karena itu, pengawasan dilakukan secara menyeluruh agar pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Kami hadir semua di sini untuk membantu nanti bagaimana pekerjaan dan target ini bisa dicapai. Tolong bekerja dengan serius," ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran pelaksana swakelola, penyedia jasa, pengawas, serta aparat penegak hukum. Dalam pertemuan itu, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi dan mitigasi risiko guna memastikan program cetak sawah berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan produksi pangan nasional serta percepatan terwujudnya swasembada pangan.