Kementan Pastikan Pasokan Air MT2 DI Bena Aman, Respons Cepat Atasi Sedimentasi Saluran Irigasi

TIMOR TENGAH SELATAN � Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat memastikan ketersediaan air irigasi di Daerah Irigasi (DI) Bena, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, tetap aman menjelang Musim Tanam II (MT2). Langkah ini dilakukan melalui peninjauan lapangan oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar mengenai dugaan ribuan hektare sawah mengalami kekeringan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa antisipasi kekeringan harus dilakukan sedini mungkin agar produksi pangan tetap terjaga.

"Mitigasi harus dilakukan sebelum terjadi kekeringan. Jangan menunggu sawah kering baru bergerak. Semua sumber daya harus digerakkan agar air tersedia dan produksi pangan tetap aman," tegas Mentan Amran.

Hasil pengecekan lapangan menunjukkan kondisi berbeda dengan informasi yang beredar. Penyuluh dan Dinas Pertanian setempat tidak menemukan adanya pertanaman padi yang mengalami kekeringan. Lahan yang disebut terdampak merupakan areal yang telah selesai dipanen, sedangkan kendala yang ditemukan adalah sedimentasi pada saluran primer dan sekunder sehingga sempat mengurangi debit air menuju sebagian lahan.

Sebagai langkah antisipasi kekeringan di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun Anggaran 2026, Kementan melalui Ditjen LIP telah mengalokasikan berbagai bantuan pemerintah berupa Operasi dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Irigasi Tersier sebanyak 10 unit, Irigasi Perpompaan 24 unit, Irigasi Perpipaan 7 unit, serta Bangunan Konservasi Air 5 unit. Selain itu, Dinas Pertanian juga menyiapkan 25 unit brigade pompa yang siap diterjunkan apabila dibutuhkan.

Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Penitik, Kecamatan Amanuban Selatan, Yustinus Nahak, menegaskan bahwa kondisi pertanian di wilayah tersebut masih sangat kondusif. Ia menjelaskan bahwa angka 3.515 hektare yang sempat diberitakan merupakan total luas layanan DI Bena, bukan luasan sawah yang mengalami gagal panen akibat kekeringan.

"Kami di Amanuban Selatan baru selesai panen di akhir Juli, bahkan masih ada sisa pertanaman sekitar 50 hektare yang sedang dipanen. Buktinya, saat ini petani masih memiliki persemaian yang berumur dua minggu dan sudah mulai melakukan pengolahan lahan. Itu artinya kondisi air ini mencukupi," ujar Yustinus.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Oetitus Desa Linamutuh, Godlief Malelak. Menurutnya, aktivitas pertanian berjalan normal dan petani siap memasuki MT2 pada Agustus ini.

"Kalau kami sebagai petani dan juga pengurus P3A, kekeringan yang disebut di wilayah DI 1 Bena ini tidak ada. MT1 ini semua panen, dan malah di wilayah kami masih ada penggunaan air yang berlebih. Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang sigap membantu normalisasi saluran ini. Kami siap untuk masuk MT2 di bulan Agustus ini," katanya.

Merespons sedimentasi yang menghambat distribusi air, Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II bersama pemerintah daerah langsung melakukan penanganan. PLH Kepala BWS Nusa Tenggara II, Franky, mengatakan pihaknya telah mengerahkan satu unit ekskavator mini dan lima unit pompa sejak malam 1 Agustus 2026 untuk mempercepat normalisasi saluran.

"Informasi yang beredar kami jadikan masukan untuk mengecek kembali kondisi jaringan irigasi. Kurang dari 24 jam setelah menerima informasi, seluruh peralatan sudah berada di lapangan. Sekitar 250 meter saluran mengalami sedimentasi cukup parah. Target awal empat hari, namun kami optimalkan agar selesai dalam dua hingga tiga hari. Kami pantang pulang sebelum pekerjaan ini tuntas," jelas Franky.

Melalui langkah cepat tersebut, Kementan memastikan distribusi air di DI Bena tetap terjaga sehingga petani dapat melaksanakan MT2 sesuai jadwal. Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, BWS, penyuluh, dan kelompok tani agar potensi gangguan irigasi dapat ditangani secara cepat sebelum berdampak terhadap produksi pangan.