Stok Beras Nasional Tinggi, Mentan Amran Tegaskan: Tidak Ada Alasan Kepri Kekurangan Beras
Senin, 19 Januari 2026 15:09:11 SZ
Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau (19/1) — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menindak tegas peredaran beras ilegal, tetapi juga menyiapkan solusi konkret agar pasokan beras di seluruh wilayah Kepulauan Riau (Kepri), termasuk Batam tercukupi dan merata. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah pembangunan gudang Bulog di wilayah Kepri sebagai simpul distribusi beras dalam negeri.
Penegasan tersebut disampaikan Mentan Amran saat melakukan kunjungan ke Tanjung Balai Karimun. Ia menekankan bahwa secara nasional Indonesia berada dalam kondisi surplus beras dengan stok tertinggi sepanjang sejarah, sehingga tidak ada alasan satu pun daerah mengalami kekurangan.
“Secara nasional kita surplus. Stok akhir tahun kita 3,2 juta ton, tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Tidak ada alasan Kepri kekurangan beras,” tegas Mentan Amran.
Untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan berkelanjutan, Mentan Amran meminta Bulog bertanggung jawab penuh menjaga ketersediaan beras di Kepulauan Riau. Ia juga menyampaikan rencana pembangunan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun agar pasokan beras dalam negeri bisa tersimpan dan disalurkan secara merata.
“Kita akan bangun gudang di sini. Gudangnya harus penuh. Jangan sampai ada alasan kekurangan beras di Kepri,” ujar Mentan Amran.
Menurutnya, keberadaan gudang Bulog di Tanjung Balai Karimun akan memperkuat sistem logistik pangan nasional, sekaligus menutup celah masuknya beras ilegal. Dengan stok yang cukup dan distribusi yang terjaga, kebutuhan masyarakat Batam dan wilayah sekitarnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
“Bulog nanti yang mensuplai. Nasional kita aman, jadi daerah harus aman,” katanya.
Mentan Amran juga menegaskan bahwa pemerataan beras dalam negeri merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk menjaga stabilitas pangan, melindungi petani, dan memastikan konsumen memperoleh beras dengan harga yang wajar.
“Kebijakan Bapak Presiden jelas, apa yang terbaik untuk rakyat itu yang dilakukan. HPP naik untuk petani, HET terpasang untuk konsumen. Tapi jangan ada selundupan,” tegasnya.