Mentan Amran Respons Keluhan Peternak, Akses 30 Ribu Ton Bungkil Kedelai Dibuka

Jakarta � Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat merespons keluhan peternak ayam rakyat soal tingginya biaya pakan. Sepekan setelah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pemerintah memperkuat perlindungan peternak, koperasi kini mendapat akses pembelian bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) melalui PT Berdikari dengan pasokan hingga 30.000 ton sampai Desember 2026.

Akses tersebut dibuka untuk membantu koperasi yang menaungi peternak mikro dan kecil mendapatkan bahan baku pakan dengan pasokan yang lebih pasti sekaligus memperpendek rantai distribusi.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Mentan Amran setelah mendengar langsung keluhan peternak dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma, Surabaya, 11 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, peternak menyampaikan tingginya biaya produksi, termasuk harga bahan baku pakan. Mentan Amran menegaskan pemerintah harus hadir menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat.

�Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Kami di tengah, bagaimana tumbuh bersama,� tegas Mentan Amran.

Tindak lanjutnya mulai terlihat dalam hitungan hari. Pada 18 Agustus 2026, PT Berdikari bersama Koperasi Produsen LPER telah memulai kerja sama penyediaan 5.000 ton SBM bagi peternak rakyat di berbagai daerah.

Pada Senin (24/8), PT Berdikari memperluas akses kerja sama dengan menggelar pertemuan daring bersama perwakilan koperasi peternak dari berbagai daerah untuk membahas mekanisme pembelian SBM secara langsung, khususnya koperasi yang menaungi peternak mikro dan kecil.

Dalam pertemuan itu, PT Berdikari menyatakan siap menyediakan hingga 30.000 ton SBM hingga Desember 2026 untuk memenuhi kebutuhan koperasi peternak. Dari total tersebut, sebanyak 20.000 ton disiapkan melalui titik pengambilan di Cigading, Banten, sedangkan 10.000 ton lainnya melalui Teluk Lamong, Surabaya.

SBM tersedia dalam kemasan karung 50 kilogram dengan harga yang disampaikan dalam rapat sebesar Rp8.630 per kilogram loco gudang, atau barang berada di atas truk pada titik pengambilan.

Harga tersebut berada di bawah kisaran Rp9.200-Rp9.700 per kilogram yang sebelumnya dikeluhkan sejumlah peternak pada awal Agustus. Meski harga akhir di tingkat koperasi tetap dipengaruhi lokasi dan biaya distribusi, skema ini memberikan alternatif pasokan yang lebih terukur bagi peternak.

Tak hanya membuka akses pasokan, PT Berdikari juga menyiapkan mekanisme pembelian yang lebih ringan bagi koperasi. Koperasi tidak diwajibkan membayar uang muka atau down payment (DP).

Koperasi cukup mengonsolidasikan kebutuhan anggotanya hingga Desember 2026, menyampaikan kebutuhan tersebut, kemudian melakukan pengambilan secara bertahap berdasarkan purchase order (PO).

General Manager Sales and Marketing PT Berdikari, Dheni Kamavina, mengatakan mekanisme tersebut dibuat agar koperasi dapat memperoleh SBM sesuai kebutuhan riil anggotanya.

�Kami memfasilitasi koperasi yang membutuhkan SBM atau bungkil kacang kedelai melalui PT Berdikari. Koperasi dapat menyampaikan kebutuhan sampai dengan Desember 2026, kemudian pengambilan dilakukan berdasarkan PO,� ujar Dheni.

Menurut dia, mekanisme melalui koperasi membuat kebutuhan peternak mikro dan kecil dapat dikonsolidasikan. Dengan volume pembelian yang terkumpul, koperasi memiliki akses pasokan yang lebih pasti dan terencana.

Ketua Koperasi Bina Peternak Karya Bersama (BPKB), Eti Marlina, menyambut positif dibukanya akses tersebut. Menurutnya, kepastian memperoleh SBM melalui mekanisme koperasi dapat membantu peternak mikro dan kecil yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya pakan.

�Kami berharap akses pembelian SBM melalui PT Berdikari ini benar-benar dapat dimanfaatkan koperasi peternak mikro dan kecil. Dengan adanya akses langsung, koperasi bisa mengonsolidasikan kebutuhan anggotanya sehingga pasokan bahan baku pakan lebih terjamin dan beban biaya pakan peternak dapat ditekan,� kata Eti.

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penanganan persoalan perunggasan secara menyeluruh. Pengendalian biaya produksi melalui penyediaan bahan baku pakan berjalan beriringan dengan penguatan penyerapan hasil produksi peternakan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda menegaskan bahwa pesan Mentan Amran sangat jelas, yakni peternak rakyat harus mendapatkan perlindungan.

Kementan juga sebelumnya menegaskan keterlibatan PT Berdikari dalam tata kelola SBM bukan untuk menutup peran pelaku usaha swasta. Pemerintah tetap membuka ruang bagi importir dengan rekomendasi pemasukan SBM yang telah diberikan kepada 18 importir sejak 8 Mei 2026.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan bahan baku sekaligus menciptakan tata niaga yang lebih sehat.

Pembukaan akses hingga 30.000 ton SBM menjadi salah satu bentuk konkret tindak lanjut pemerintah atas aspirasi peternak. Kementan selanjutnya akan mengawal realisasi penyaluran, termasuk memastikan koperasi memperoleh akses, distribusi berjalan, dan manfaatnya benar-benar sampai kepada peternak mikro dan kecil.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan persoalan biaya pakan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi ditangani melalui akses pasokan yang lebih terbuka, terukur, dan dapat dimanfaatkan langsung oleh peternak rakyat.