Sinergi Lintas Sektor Diperkuat, Produksi Pangan Tetap Terjaga di Tengah Ancaman Kemarau 2026

 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kesiapan pemerintah menghadapi dinamika iklim berada dalam kondisi terkendali, seiring dengan penguatan stok nasional.

 

Mentan Amran mengatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini telah mencapai 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

 

“Kalau dampak ini, ada El Nino, itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena stok kita sudah 5 juta ton, tertinggi selama Republik ini merdeka,” kata Mentan Amran

 

Penguatan ketahanan pangan tersebut ditopang sinergi lintas sektor yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA), serta Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP).

 

Dalam menjaga produktivitas, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk mendukung program irigasi dan penyediaan benih unggul sebagai langkah strategis menghadapi musim kemarau.

 

Dari total anggaran tersebut, lebih dari Rp3 triliun difokuskan untuk penguatan infrastruktur irigasi, termasuk pompanisasi dan optimalisasi sumber air, khususnya di wilayah rawan kekeringan.

 

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Ardhasena Sopaheluwakan menegaskan bahwa secara umum kondisi iklim Indonesia masih sangat mendukung sektor pertanian, meskipun potensi kekeringan tetap harus diantisipasi. Fenomena kekeringan akibat El Nino disebut bukan kejadian tahunan, melainkan siklus yang pernah terjadi pada 2015 dan 2019.

 

“Kondisi iklim Indonesia sebenarnya sangat baik untuk pertanian. Kekeringan tidak terjadi setiap saat dan kita sudah cukup familiar dalam menghadapinya,” ujar Ardhasena, Senin sore.

 

Ardhasena menjelaskan bahwa dinamika iklim nasional dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni fenomena El Nino dan La Nina di Samudra Pasifik, serta pengaruh Samudra Hindia yang berdampak pada wilayah barat Indonesia. Untuk tahun 2026, potensi El Nino diperkirakan berada pada kategori lemah hingga moderat, dengan probabilitas sekitar 50–60 persen.

 

“Kecenderungannya, semakin kuat El Nino maka Indonesia akan semakin kering. Namun kondisi ini tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah,” katanya.

 

BMKG juga memproyeksikan musim kemarau akan datang lebih awal dari biasanya, dengan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Juni hingga September. Sejumlah wilayah bahkan telah mulai memasuki fase kering.

 

Mengantisipasi periode kritis tersebut, Ditjen SDA Kementerian PUPR menyiapkan langkah antisipatif berbasis koordinasi lintas kementerian, dengan fokus utama pada periode Juli hingga September.

 

“Melalui koordinasi lintas kementerian, kami menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi kekeringan, khususnya pada periode kritis pertengahan tahun,” ujarnya.

 

Dari sisi sarana produksi, Ditjen PSP Kementerian Pertanian menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang telah tersebar di berbagai daerah.

 

“Secara umum ketersediaan prasarana dan alsintan cukup, namun pemanfaatannya harus dioptimalkan. Masih banyak yang belum digunakan secara maksimal di tingkat daerah,” katanya.

 

Ia menegaskan bahwa alsintan merupakan aset negara yang harus dimanfaatkan secara kolektif.

 

“Ini bukan milik satu kelompok, tetapi milik negara. Harus digunakan bersama untuk mendorong peningkatan produksi,” katanya.

 

Sementara itu, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementerian Pertanian Dr. Hermanto menegaskan bahwa strategi menghadapi kemarau tidak hanya berfokus pada mitigasi, tetapi juga tetap mendorong peningkatan produksi sebagai bagian dari agenda swasembada pangan berkelanjutan.

 

“Kita tidak hanya bicara mitigasi, tetapi bagaimana tetap memproduksi di tengah potensi kemarau panjang,” ujar Hermanto.

 

Melalui program strategis, Ditjen LIP mendorong optimalisasi lahan (oplah) hingga 300 ribu hektare, khususnya pada lahan eksisting dengan indeks pertanaman rendah agar produktivitas dapat ditingkatkan. Selain itu, program cetak sawah baru ditargetkan mencapai 150 ribu hektare pada 2026, dengan memastikan kesiapan lahan dan ketersediaan air.

 

Penguatan infrastruktur air dilakukan melalui pengembangan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pembangunan embung, serta dam parit guna menjaga distribusi air ke lahan pertanian tetap berjalan.

 

Untuk mempercepat implementasi, Ditjen LIP menargetkan seluruh proses verifikasi dan pemberkasan usulan rampung pada akhir April sehingga konstruksi dapat dimulai pada awal Mei.

 

“Kami dorong percepatan verifikasi agar seluruh program bisa segera direalisasikan di lapangan,” jelasnya.

 

Pemerintah menegaskan bahwa kombinasi stok pangan yang kuat, intervensi infrastruktur, serta koordinasi lintas sektor menjadi kunci menjaga produksi nasional tetap stabil di tengah tantangan iklim.